SEJARAH KABUPATEN BEKASI

Kata “Bekasi” berdasarkan penelusuran Poerbatjaraka (se-orang ahli bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno), secara filologis berasal dari kata Candrabagha; Candra berarti bulan (dalam bahasa Jawa Kuno berarti “sasi”) dan bagha berarti bagian.  Sehingga Candrabhaga berarti bagian dari bulan. Dalam pelafalannya Candrabhaga sering disebut Sasibhaga atau Baghasa-si. Dalam pengucapannya sering-kali disingkat Bhagasi, dan karena adanya pengaruh bahasa Belanda maka sering ditulis Bacassie, kemudian kata Bacassie berubah menjadi Bekasi hingga kini.

Masa Kerajaan.. Candrabhaga (asal muasal kata “Bekasi”) merupakan wilayah bagian dari Kerajaan Taruma-negara yang berdiri pada abad ke-5 Masehi. Diduga, berdasarkan Prasasti Tugu (yang berada di Cilincing, Jakarta) digambarkan bahwa Raja Kerajaan Taruma-negara (Maharaja Purnawar-man) memerintahkan untuk menggali Kali Candrabhaga, dengan tujuan untuk mengairi sawah dan menghindari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Tarumanegara. Setelah runtuhnya Kerajaan Taru-manegara pada abad ke-7 Masehi, kerjaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap wilayah Bekasi adalah Kerajaan Padjadjaran. Hal ini terlihat dari situs sejarah Batu Tulis (di Bogor) yang menggambarkan bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Padjadjaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi para pedagang, sehingga Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi Padjadjaran. Seiring waktu berlalu, kerajaan-kerajaan tumbuh, berkembang, mengalami masa kejayaan, runtuh, muncul kerajaan baru. Kedudukan Bekasi tetap menjadi posisi strategis dan tercatat dalam sejarah masing-masing kerajaan. Terakhir Bekasi tercatat dalam sejarah Kerajaan Sumedang-larang, yang menjadi bagian wilayah  Kerajaan Mataram.

Masa pendudukan Belanda... Sejarah Bekasi pada masa pendudukan Belanda, hampir sama dengan sejarah Indonesia secara umum, karena letaknya berdekatan dengan Jakarta, maka sejarah Jakarta mulai dari Jayakarta, Batavia, Sunda Kelapa, hingga Jakarta yang kita kenal sekarang melekat erat dengan Bekasi. Berawal pada tahun 1610, saat Pangeran Jayakarta Wijayakrama mulai melakukan perjanjian dagang dengan VOC (Verenidge Oost-indische Compagnie / se-macam Kamar Dagang Belanda). Kemudian pada tahun 1614, Gubernur Jendral VOC mendapat ijin mendirikan benteng di sebelah utara keraton,  dan pada tahun 1618 Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen memperluas benteng hingga menjadi bangunan yang kokoh dengan setiap sudut benteng ditempatkan meriam yang mengarah ke keraton. Tindakan provokasi dan mengancam ini, menimbulkan kemarahan Pangeran Jayakarta yang kemudian  menyerang benteng ini. Serangan ini rupanya sudah diantisipasi VOC, maka terjadilah pertempuran antara pasukan Pengeran Jayakarta dengan VOC (April-Mei 1619). Sejarah Indonesia mencatat inilah awal bangsa Belanda mulai menancapkan kuku penjajahan-nya di bumi Indonesia. Setelah menguasai Jayakarta yang kemudian diubah namanya menjadi Batavia (1619), Belanda berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga Kerajaan Mataram, karena kerajaan Mataram mempunyai pengaruh yang sangat besar di Pulau Jawa. Upaya Belanda ini menimbulkan kemarahan Raja Mataram, Sultan Agung Hanyokro-kusumo. Pada tahun 1628, Sultan mengerahkan pasukan angkatan lautnya sebanyak 2 begodo (setingkat brigade) untuk menyerang Batavia. Namun karena jarak dan waktu yang lama, serangan ini dapat digagalkan Belanda karena kalah persenjataan dan kekurangan pasokan logistik pasukan. Walaupun mengalami kekalahan, pasukan Mataram kembali melakukan penyerangan gelom-bang kedua. Mereka berangkat ke Batavia pada pertengahan Mei 1629.  Pada tanggal 20 Juni 1629 pasukan infantri Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Kyai Adipati Juminah, Kyai Adipati Purbaya, dan Kyai Adipati Puger dengan dibantu oleh Tumeng-gung Singaranu, Raden Aria Wiranatapada, Tumenggung Madiun dan Kyai Sumenep, menyerbu Batavia.  Sepanjang rute perjalanan ke arah Batavia sudah dipersiapkan logistik pasukan. Sejarah mencatat daerah suplai logistik tersebut berada di sekitar wilayah Tegal, Cirebon, Indramayu, Karawang, dan Bekasi (di daerah Babelan). Pasukan Mataram mengepung Batavia dari segala penjuru, tetapi kemudian ternyata Belanda dapat mempertahankan Batavia, bahkan dapat memaksa mundur pasukan Mataram ke daerah pedalaman.  Kegagalan ini menyebabkan se-bagian besar pasukan Mataram memilih tidak kembali ke Mataram karena titah Raja Mataram (Sultan Agung), akan memenggal kepala pasukan yang kembali ke Mataram apabila gagal dalam penyerangan ke Batavia tersebut.  Akhirnya pasukan Mataram ini menetap di wilayah Bekasi dan membaur dengan penduduk asli, terutama di sekitar daerah pantai dan pedalaman, misalnya di Pekopen (Tambun Selatan), Cibarusah, Pondok Rangon dan ada juga yang membuka perkampungan baru.  Karenanya di Bekasi terdapat daerah-daerah yang berbahasa Sunda, dialek Banten, Jawa atau campuran.

Masa Pemerintahan Hindia Belanda.. Bekasi pada masa ini masuk ke dalam wilayah Regentschap Meester Cornelis, yang terbagi atas empat district, yaitu Meester Cornelis, Kebayoran, Bekasi dan Cikarang.  District Bekasi  pada masa penjajahan Belanda dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, terdiri atas tanah-tanah partikelir (tuan tanah) yaitu para pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Distrik Bekasi terkenal subur dan produktif dibanding distrik-distrik yang lain, namun demikian yang menikmati kesuburan tanah Bekasi adalah para tuan tanah, bukan rakyat Bekasi yang masih dalam kondisi serba sulit dan kekurangan.  Pada tahun 1913 di Bekasi muncul organisasi Sarekat Islam (SI) yang banyak diminati masyarakat sebagian besar petani, guru ngaji, bekas tuan tanah, dan pejabat yang dipecat oleh Pemerintah Hindia Belanda, serta para jagoan yang dikenal sebagai rampok budiman (merampok untuk dibagikan kepada orang miskin).  Karena jumlah anggotanya cukup banyak, SI Bekasi kemudian menjadi kekuatan yang dominan.  Antara tahun 1913-1922 SI Bekasi menjadi penggerak berbagai protes penentangan terhadap berbagai penindasan terhadap petani, misalnya pemogokkan kerja paksa (rodi), protes petani di Setu (1913) hingga pemogokan pembayaran “cuke” (1918).

Masa pendudukan Jepang.. Kedatangan Jepang di Indonesia bagi sebagian besar kalangan rakyat Indonesia memperkuat anggapan eksatologis Ramalan Jayabaya, dalam buku “Jangka Jayabaya”, mengungkapkan : ‘...suatu ketika akan datang bangsa kulit kuning dari utara yang akan mengusir bangsa kulit putih.  Namun, ia hanya akan memerintah sebentar yakni selama ‘seumur jagung’, sebagai ratu adil yang kelak akan melepaskan Indonesia dari belenggu penjajah...” Pada awalnya penaklukan Belanda oleh Jepang disambut dengan suka cita, karena dianggap sebagai pembebas dari penderitaan. Rakyat Bekasi menyambut dengan kegembiraan, dan semakin meluap ketika Jepang mengijinkan pengibaran Bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.  Namun kegembiraan itu hanya sekejap, selang seminggu Pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pengibaran Sang Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya diganti dengan pengibaran bendera “Matahari Terbit” dan lagu “Kimigayo”. Melalui pemak-saan ini, Jepang yang semula dibanggakan sebagai “saudara tua” memulai babak baru pen-jajahan di Indonesia. Kekejaman semakin kentara, ketika menginstruksikan seluruh rakyat Bekasi untuk berkumpul di depan kantor tangsi polisi, untuk menyaksikan hukuman pancung terhadap penduduk Telukbuyung yang dianggap bersalah.  Hukum pancung ini sebagai shock teraphy agar menimbulkan efek jera dan takut bagi rakyat Bekasi terhadap Pemerintah Jepang.  Selain itu Jepang juga member-lakukan ekonomi perang, padi dan ternak yang ada di Bekasi dihimpun dan wajib diserahkan kepada penguasa militer Jepang. Bukan saja untuk keperluan sehari-hari tapi juga untuk keperluan jangka panjang dalam rangka menunjang Perang Asia Timur Raya. Akibatnya rakyat Bekasi meng-alami kekurangan pangan, dan diperparah dengan adanya “romusha” (kerja rodi).  Peme-rintah militer Jepang juga melaku-kan penetrasi kebudayaan ter-hadap rakyat Bekasi, seperti belajar semangat “bushido” (spirit of samurai), pendewaan Tenno Haika (kaisar Jepang), pemben-tukan Seinenden, Keibodan, Heiho dan tentara Pembela Tanah Air (PETA). Selain organisasi bentukan Jepang, pemuda Bekasi ber-himpun dalam organisasi non formal yaitu Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB).  GPIB ini didirikan pada tahun 1943 atas inisiatif para pemuda Islam Bekasi yang setiap malam Jum’at mengadakan pengajian di Masjid Al-Muwahiddin (Bekasi), para anggotanya terdiri atas pemuda santri, pemuda pendidikan umum, dan pemuda “pasar” yang buta huruf. Pada awalnya GPIB dipimpin oleh Nurdin, setelah ia meninggal tahun 1944, digantikan oleh Marzuki Urmaini.  Hingga awal kemerdekaan, GPIB memiliki banyak anggota dan bermarkas di rumah Hasan Sjahroni di daerah pasar Bekasi.  Banyak anggota GPIB bergabung ke BKR dan badan perjuangan yang dipimpin oleh KH. Noer Ali. GPIB banyak memiliki cabang antara lain : GPIB Pusat Daerah Bekasi (Marzuki Urmaini dan Muhayar), GPIB daerah Ujung Malang (KH. Noer Alie), GPIB Daerah Tambun (Angkut Abu Gozali), GPIB Karnji (M. Husein Kamaly) dan GPIB Daerah Cakung (Gusir).

Masa Kemerdekaan.. Pada awal Agustus 1945, tanda-tanda kekalahan Jepang dari sekutu kian santer terdengar, terutama di kawasan Asia Pasifik.  Setelah bom atom mengujani Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah.  Gelora kemerdekaan menggema hingga ke pemuda dan rakyat Bekasi. Antusiasme rakyat Bekasi tercermin pada saat diminta mengawal  dan menjaga keamanan Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan yang bergerak ke Rengas-dengklok. Jalur lintas  perjalanan rombong-an tersebut melewati wilayah Kecamatan Kedungwaringin, Cikarang Timur, dan Karang-bahagia. Rakyat Bekasi menyebut jalur ini dengan Jalan Lintas Proklamator. Esok harinya, hari Jum’at, 17 Agustus 1945 Pukul  10.00 WIB Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya di Pegangsaan Timur  56.  Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno - Hatta  membacakan Teks Proklamasi yang kemudian disiarkan ke seluruh pelosok Indonesia.  Rakyat Indonesia, termasuk rakyat Bekasi menyambut dengan penuh suka cita kemerdekaan tersebut. Sisi lain kabar gembira ini juga menimbulkan kebencian terhadap tentara Jepang, rakyat melam-piaskan kemarahannya yang sudah lama terpendam akibat kekejaman tentara Jepang.  Peristiwa pelucutan senjata dan pembunuhan juga terjadi di Bekasi, seperti pembunuhan tuan tanah Telukpucung dan penahanan 49 truk milik Jepang (25 Agustus 1945), serta sebuah epos yang memiliki arti yang sangat dalam bagi rakyat Bekasi, keberanian rakyat Bekasi, sekaligus tragis,  yaitu Insiden Kali Bekasi  yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1945, yaitu pembantaian 90 orang tawanan Jepang oleh rakyat Bekasi di tepi Kali Bekasi. Selain itu terjadi pula Peristiwa Bekasi Lautan Api, yaitu pembumihangusan Bekasi oleh tentara sekutu, Kampung Dua Ratus terbakar, kemudian meluas ke Kayuringin, Telukbuyung, Teluk Angsan dan Pasar Bekasi.  Bekasi Timur dan Bekasi Barat berubah seperti api unggun raksasa.

Terbentuknya Kabupaten Bekasi.. Berawal pada tanggal 17 Januari 1950, para pemimpin  dan tokoh rakyat Bekasi, seperti                   R. Soepardi,  KH. Noer Alie, Namin, Aminudin, dan Marzuki Urmaini membentuk “Panitia Amanat Rakyat Bekasi” dan mengadakan rapat akbar di Alun-Alun Bekasi.  Rapat raksasa tersebut dihadiri oleh ribuan rakyat dari berbagai pelosok Bekasi, dihasilkan beberapa tuntutan yang terhim-pun dalam “Resolusi 17 Januari”, antar lain menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabu-paten Bekasi.  Resolusi itu ditandatangani oleh Wedana Bekasi (A. Sirad) dan Asisten Wedana (R. Harun). Tuntutan tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Mohammad Hatta, dan menyetujui penggantian nama “Kabupaten Jatinegara” menjadi “Kabupaten Bekasi”. Kemudian terbitlah Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950 yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Jawa Barat, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tersebut, maka Kabupaten Bekasi secara resmi terbentuk pada Tanggal 15 Agustus 1950, dan berhak mengatur rumahtangga-nya sendiri, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah pada sat itu, yaitu UU No. 22 Tahun 1948.  Selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II kabupaten Bekasi, bahwa Tanggal 15 Agustus 1950 sebagai HARI JADI KABUPATEN BEKASI, dan sebagai Bupati Bekasi Pertama adalah R. Suhandan Umar (sebelumnya Bupati Jatinegara).  Kedudukan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tetap di Jatinegara (sekarang Markas Kodim 0505 Jayakarta, Jakarta). Dalam perjalanannya kemudian, Kabupaten Bekasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, menjadi kawasan industri yang mendunia, kawasan industri yang tidak hanya berisi pabrik-pabrik, tapi juga berdiri plaza, mal, perumahan, lapangan golf, pusat bisnis bahkan sekolah-sekolah unggulan. Di sisi lain, Kabupaten Bekasi kini telah mengalami pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kota Bekasi, maka kini pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi berada di Cikarang Pusat (Desa Sukamahi). Dengan terbentuknya Kota Bekasi, kita harus mampu menggali nilai-nilai kesejarahan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi tanpa harus meninggalkan kebersamaan sejarah dengan Kota Bekasi.  Hal itu mampu meningkatkan rasa kebanggaan dan rasa memiliki yang tinggi sebagai warga masyarakat Kabupaten Bekasi.

Tweet

Posted by admin 1:30 PM 0 comments

Sejarah Kota Bekasi

Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai Ibukota Kerajaan Tarumanagara (358-669). Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda KElapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, leatak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang.Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda (disebut pula Kerajaan Pajajaran) yang terakhir.

Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi infirmasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Diantaranya dengan ditemukannya empat prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan (piteket) dari Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi, Jayadewa 1482-1521 M) yang ditulis dalam lima lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke 5 Masehi pada masa Kerajaan Tarumanagara abad kea 8 Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran pada abad ke 14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta).

Sejarah Sebelum Tahun 1949

Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari jaman ke jaman, sejak jaman Hindia Belanda, pundudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dan jaman Republik Indonesia. Di jaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina.

Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut merubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun Matraman.Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).

Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja.Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk kedalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan sebelah Barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan.

Sejarah Tahun 1949 sampai Terbentuknya Kota Bekasi

Sejarah setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alum-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu’min sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut :

Rakyat bekasi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar kabupaten Jatinegara diubah  menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI".

Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.

Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982 – 1988). Tahun 1988 Walikota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1991 (1988 - 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR hingga tahun (1991 – 1997) 

Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 Menjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi saat itu adalah Bapak Drs. H. Khailani AR, selama satu tahun (1997-1998).

Selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Pebruari 1998 Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Drs. H Nonon Sonthanie (1998-2003). Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yaitu : Akhmad Zurfaih dan Moechtar Muhammad (perode 2003 - 2008).

#Sumber : www.bekasikota.go.id

Tweet

Posted by admin 1:26 PM 0 comments

Arti Lambang/Logo Bekasi

Berdasarkan Perda No. 12/PD/1962, lambang terbagi dalam 3 bagian, yakni: 

1. BAGIAN ATAS

Dasar berwarna hijau muda, melambangkan daerah ditinjau dari segi geografi adalah (tanah) dataran rendah yang subur, akan suburnya makmur dilambangkan dengan dua untai hasil bumi.

Pertama: sebelah kanan, untaian padi dengan 17 butir padi berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil padi.

Kedua: 8 macam buah-buahan berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil buah-buahan palawija/sayur-mayur, secara tidak langsung juga menghasilkan barang-barang kerajinan tangan dan industry ringan, ternyata dari rangkaian untaian padi maupun buah-buahan.

2. BAGIAN TENGAH

Melambangkan rakyatnya dengan sebilah “golok ujung ke atas” terletak di tengah-tengah kedua antara untaian yang terdiri dari dua bagian :

1.   Gagang berwarna “hitam”, melambangkan ketabahan

2.   Punggung golok berwarna “putih”, melambangkan kesucian

3. BAGIAN BAWAH

Terdiri dari dua bagian, bagian pertama melambangkan keadaan sejarah, sedangkan bagian bagian kedua melambangkan keadaan pemerintahan.

a. Keadaan sejarah

Bagian bawah dari lambang (perisai) digambarkan laut dengan warna gelombang berwarna putih. Lambang “laut” memberikan makna perjuangan, karena laut selalu bergelombang/bergolak. Gelombang laut terdiri dari enam buah yang melambangkan enam zaman yang dialami daerah Bekasi.

Gelombang 1: zaman pemerintahan “Tarumanegara/Purnawarman” (zaman hindu/budha)

Gelombang 2: zaman pemerintahan Negara “Pajajaran”

Gelombang 3: zaman pemerintahan “Jayakarta” Jakarta

Gelombang 4: zaman pemerintahan penjajahan Belanda termasuk masa tanah-tanah partikelir

Gelombang 5: zaman penjajahan pendudukan Jepang

Gelombang 6: masa kemerdekaan.

Garis disekeliling “perisai yang berwarna kuning-mas” melambangkan sejarah perjuangan rakyat Bekasi yang menggambarkan bahwa perjuangan rakyat Bekasi dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme tidak henti-hentinya bersama-sama dengan rakyat daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perjuangan rakyat Bekasi yang terkenal gigihnya dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai pada tahun 1914 di bawah naungan organisasi Serikat Islam (SI) yang masuknya ke daerah Bekasi langsung dibawa oleh Tjokroaminoto.

Kedatangan ajaran SI ke daerah Bekasi disambut dengan baik dan hangat oleh penduduk di daerah ini karena disamping menyebarkan agama islam juga terkenal gigih dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) yang terkenal sebagai penindas dan pemeras rakyat. SI yang berpusat di Kranji I dalam waktu singkat telah dapat membentuk cabang-cabang dan ranting-rantingnya di daerah-daerah seperti: Klender, Babelan, Tambun, Jakarta, Cibarusah dan daerah-daerah lainnya.

Pergerakan Serikat Islam (SI) dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai di daerah Setu (Kranji Selatan) dimana waktu itu terjadi penyerbuan oleh pengikut Serikat Islam terhadap mandor Tumpang (dirumahnya) yang terkenal sebagai kaki tangan tuan tanah yang paling setia. Kejadian tersebut diikuti pula oleh daerah-daerah lainnya dengan cara mendatangi kaki tangan tuan-tuan tanah untuk menentang diadakannya pajak yang sangat memberatkan.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka pihak pemerintah Belanda berupaya untuk menumpas SI dan pengikut-pengikutnya. Pihak pimpinan SI dan orang-orang yang dianggap mencurigakan ditangkap kemudian diasingkan atau dipenjara. Upaya Belanda yan terus menerus akhirnya pada tahun 1924 kekuatan SI mulai melemah. Walaupun secara formal SI mengalami ketidakberdayaan dalam membantu masyarakat, namun secara diam-diam para pimpinan SI Bekasi terus berjuang di bawah tanah bersama-sama dengan golongan lainnya membantu rakyat dalam menghadapi kelicikan para tuan tanah yang berada di bawah lindungan pemerintah colonial.

b. Keadaan Pemerintahannya

Terdapat di bagian tengah yang terdiri dari :

1.   Lajur rangkap berwarna “hitam” yang terbagi dalam dua bagian menunjukkan Pemerintahan Daerah terdiri dari Badan Legislatif dan Badan Eksekutif Daerah

2.   Empak umpak berwarna “coklat” di bawah lajur rangkap, melambangkan 4 kewedanaan, tiap-tiap umpak dibagi dalam beberapa kotak (dibatasi dengan garis tebal berwarna kuning-mas), menandakan banyaknya kecamatan-kecamatan di setiap kewedanaan, kemudian tiap-tiap kotak dibagi lagi beberapa kotak kecil (dibatasi dengan garis-garis berwarna putih) menunjukkan banyaknya desa-desa. Dengan uraian sebagai berikut :

            Lajur 1: Kewedanaan Bekasi

            Kotak 1: Kecamatan Bekasi dengan 9 kotak kecil = 9 Desa

            Kotak 2: Kecamatan Babelan dengan 6 kotak kecil = 6 Desa

            Kotak 3: Kecamatan Cilincing dengan 3 kotak kecil = 3 Desa

            Kotak 4: Kecamatan Pondok Gede dengan 7 kotak kecil = 7 Desa

            Lajur 2: Kewedanaan Tambun

            Kotak 1: Kecamatan Tambun dengan 8 kotak kecil = 8 Desa

            Kotak 2: Kecamatan Cibitung dengan 7 kotak kecil = 7 Desa

            Kotak 3: Kecamatan Setu dengan 9 kotak kecil = 9 Desa

            Lajur 3: Kewedanaan Cikarang

            Kotak 1: Kecamatan Cikarang dengan 7 kotak kecil = 7 Desa

            Kotak 2: Kecamatan Lemah Abang dengan 8 kotak kecil = 8 Desa

            Kotak 3: Kecamatan Cibarusah dengan 11 kotak kecil = 11 Desa

            Lajur 4: Kewedanaan Serengseng

            Kotak 1: Kecamatan Sukatani dengan 9 kotak kecil = 9 Desa

            Kotak 2: Kecamatan Pabayuran dengan 6 kotak kecil = 6 Desa

            Kotak 3: Kecamatan Cabangbungin dengan 5 kotak kecil = 5 Desa

Di bawah perisai tertulis sehelai pita berwarna yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita yang berwarna kuning-mas itu tertulis dalam bahasa “Kawi” yang berbunyi :

“SWATANTRA WIBAWA MUKTI”

Swatantra artinya Daerah yang mengurus rumah tangga sendiri

Wibawa artinya Pengaruh

Mukti artinya Jaya, Makmur

Dengan jiwa menuju pembentukan daerah otonom yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dasar-dasar filosofi di atas menjadi landasan terbentuknya lambing Kabupaten Bekasi. Lambing ini dipilih oleh Daerah Tingkat II Bekasi setelah diberlakukannya Undang-undang No. 14/1950 serta disusul kemudian olah adanya Undang-undang No. 22/1948 jo Undang-undang No. 1/1957 dan penetapan Presiden no. 6/1959 (disempurnakan) dan penetapan Presiden no. 5/1960.

Ukuran lambang ditentukan dengan ukuran global diambil dari ukuran luas Daerah Tingkat II Bekasi dari ujung yang paling barat hingga ujung paling timur panjangnya ± 43 Km dari ujung utara sampai ujung paling selatan ± 62,5 Km atau berbanding antara 43 : 62,5 atau ± berbanding 15 : 21.

#Sumber : www.bekasikab.go.id

Tweet

Posted by admin 12:01 AM 0 comments